Selamat datang, Login   Daftar Anggota Panduan   Tentang Kami   Standar Penulisan
                    
 
HINDARI PENIPUAN. BACA TIPS BERIKUT SEBELUM BERTRANSAKSI  
   2014-04-18 10:04:22 Kontak admin: agromaretweb[at]gmail[dot]com   
Jual/ Beli Komoditi
Semua Kategori
Sektor Pertanian
Sektor Peternakan
Sektor Perikanan
Lainnya
beranda harga komoditi jaringan supplier saung agromaret
   
Jaring Trawl Tak Terlarang
Pemerintah akhirnya kembali mengizinkan nelayan menggunakan jaring trawl atau pukat hela. Sebelumnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 39/1980 pemerintah melarang jaring trawl karena bisa membahayakan ekosistem laut. Walau kini diizinkan, jaring trawl hanya boleh digunakan di kawasan tertentu.

Jaring trawl atau pukat hela bisa menangkap berbagai jenis ikan laut, termasuk ikan yang tidak mempunyai nilai alias tidak ekonomis. Jaring ini juga bisa merusak terumbu karang. Karena merusak lingkungan itulah, trawl pernah dilarang.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi menegaskan, pemerintah telah membolehkan kembali penggunaan jaring trawl dengan alasan negara-negara lain tak ada yang melarang penggunaan jaring itu. “Kalau negara lain menggunakan, kenapa kita tidak?” tanya Freddy, di Jakarta, Selasa (18/3). Untuk itu, pemerintah akan merevisi Keppres pelarangannya.

Menurut Freddy, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yang membolehkan penggunaan trawl, yakni Peraturan Menteri (Permen) Nomor 06/Men/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, 26 Februari 2008 lalu. “Jadi jaring trawl boleh digunakan, tapi hanya di daerah tertentu,” kata Freddy.

Freddy menjelaskan, daerah yang diberi izin tersebut hanya daerah yang berbatasan dengan Malaysia. “Bila tidak diperbolehkan, kita yang akan rugi sendiri,” kata Freddy. Soalnya, banyak nelayan Malaysia menangkap ikan di daerah perbatasan menggunakan jaring trawl. Maklum, kawasan itu memang kaya akan udang.

Penggunaannya terbatas

Namun, kata Freddy, pemerintah tidak membuka lebar-lebar penggunaan jaring trawl. Pemerintah akan membatasi penggunaan alat tangkap tersebut. “Ini akan diatur dalam peraturan turunan Permen Nomor 06/2008 tadi,” kata Freddy.

Peraturan nanti akan berisi spesifikasi dan pengaturan teknis pengoperasian pukat hela tersebut. Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Aji Sularso juga menambahkan bahwa pemerintah akan mengawasi secara ketat penggunaan jaring trawl tersebut.

Izin penggunaan, nantinya akan disertakan bersamaan dalam pembuatan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang wajib dimiliki nelayan. “Di SIPI itu akan tertera peralatan yang digunakan serta koordinat wilayah tangkapan,” kata Aji. Sehingga, nantinya penggunaan trawl bakal ramah lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan pun menjadi lebih kecil.

Menurut Aji, pemerintah juga membatasi ukuran jaring trawl. Selain itu, kapal yang diizinkan menggunakan trawl hanya kapal yang berukuran maksimal 60 GT (gross ton). “Bila terlalu besar dampaknya juga akan besar,” kata Aji.

Sumber: kontan-harian.com
 
Copyright@2011 agromaret.com